“LOKAKARYA TATA KELOLA PEMETINTAHAN INKLUSIF”

Diposting pada : Rabu,27 Oktober 2021

Pemerintah Kota Bogor melalui Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bogor bekerjasama dengan Setara Institute, UNDP dan FKUB Kota Bogor menyelenggarakan Lokakarya Tata Kelola Pemerintahan Inklusif, kegiatan selama empat hari sejak tanggal 21 sampai 24 Oktober 2021 ini, berlangsung di Onih Hotel Kota Bogor.

Kegiatan Pelatihan pada hari Jumat (22/10/2021) diawali dengan penyampaian oleh Trainer Kabag Hukum dan HAM Kota Bogor Alma Wiranta, S.H., M.Si(Han) yang berjudul "Birokrasi dan Partisipasi Publik" yang menyampaikan bahwa birokrasi itu dapat mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance). Selanjutnya, beliau menyampaikan bahwa hal lain yang menjadi penting adalah mengenai partisipasi masyarakat. Karena setiap warga berhak berpartisipasi, dengan menyalurkan aspirasi, pemikiran dan/atau kepentingannya dalam mewujudkan Bogor Kota HAM. Beliau membuka forum diskusi seluas-luasnya kepada para peserta training yang akhirnya menciptakan banyak aspirasi masyarakat, salah satunya adalah pembuatan crisis center dan menciptakan forum penggiat HAM di Kota Bogor .

Selanjutnya adalah materi mengenai 'Demokrasi dan HAM' yang disampaikan oleh Kasubag Bantuan Hukum dan HAM Ibu Yulia Anita, S.H., M.Sc. Beliau menjelaskan bahwa setidaknya ada beberapa kondisi yang diperlukan untuk mencapai demokrasi dalam suatu negara, yaitu adanya pertumbuhan ekonomi yang baik, terdapatnya pluralisme baik dalam hal agama, sosial maupun budaya serta hubungan yang seimbang negara antara masyarakat. Beberapa hal yang telah disampaikan oleh Ibu Yulia dijabarkan kembali lebih spesifiknya oleh Bapak Mu'Min seorang dosen dari Universitas Islam Negeri Jakarta yang menyampaikan mengenai 'Toleransi dan Kemajemukan' yang membahas mengenai kebhinekaan di Indonesia, bahwa di negara kita ini banyak sekali perbedaan yang ada yang mungkin memunculkan beberapa konflik antar masyarakat, khususnya dalam materinya beliau menyampaikan mengenai kemungkinan konflik antar agama yang muncul.

Hari Sabtu (23/10/2021) diawali dengan materi trainer berjudul 'Radikalisme dan Ekstrimisme' yang disampaikan oleh Trainer Kabag Hukum dan HAM, yang menjelaskan materi dengan diskusi mengenai pengertian langsung dari radikalisme dan ekstrimisme yang melahirkan kesimpulan bahwa Radikalisme pada dasarnya tidak melulu berkonotasi negatif, tetapi kepentingan politik yang menjadikan radikalisme itu selalu dipandang sebagai hal negatif. Padahal, dalam beberapa hal, radikalisme itu bisa berkonotasi positif contohnya dalam bidang hal pendidikan. Bahwa radikalisme-ekstrisimisme merupakan kristalisasi dari intoleransi dan kegagalan dalam memahami semboyan 'Bhinneka Tunggal Ika'.

Selanjutnya adalah pemaparan materi oleh trainer ketua FKUB Kota Bogor, Bapak Hasbulloh yang menyampaikan beberapa hal terkait 'Distingsi Kota' yaitu berisi kegiatan-kegiatan di Kota Bogor yang berhubungan dengan penganut-penganut agama di Kota Bogor, dalam training materi kali ini beliau menyampaikan mungkin dapat dibuatnya Musrenbang tokoh perempuan, tokoh agama maupun musrenbang disabilitas. Kemudian dilakukan pemaparan materi lebih lanjut oleh Kasubag Bantuan Hukum Setda Kota Bogor, Ibu Yulia mengenai 'Distingsi Kota' tersebut yang isinya menyampaikan bahwa di Kota Bogor khususnya di Bagian Hukum dan HAM Kota Bogor, melakukan Penanganan Perkara Perdata dan TUN, kemudian memfasilitasi masyarakat dalam bidang hukum beberapa diantaranya adalah Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, dan beliau juga menyampaikan bahwa adanya Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Kota Bogor.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim yang hadir dalam kegiatan pada Minggu (24/10/2021) sebagai Narasumber dalam Distingsi Kota Bogor menyampaikan, “masyarakat Kota Bogor dalam sejarahnya tidak pernah mengenal perpecahan, kerusuhan antar ras keturunan, sehingga kondisi ini harus tetap dijaga sampai kapanpun.”

“Ada memang potensi konflik atau perpecahan, tapi kita sudah membangun beberapa forum. Forum-forum inilah yang menjembatani untuk mengurangi potensi adanya bibit-bibit perpecahan,” lanjutnya. Kegiatan lokakarya ini, kata Dedie, menjadi upaya memperkuat forum-forum tersebut bagaimana komunikasi dibangun lebih konstruktif dan efektif. “Jadi tidak boleh ada hal-hal yang menjadi hambatan bagi masyarakat Kota Bogor untuk tidak berkomunikasi yang baik dengan Pemerintah, apapun permasalahan yang dihadapi bisa kita rundingkan sejak awal,” jelasnya.

Walikota Bogor Bima Arya menutup kegiatan melalui daring, karena bertepatan dengan kegiatan regional di Bandung menyampaikan, ”Prinsip pemerintah dalam melayani untuk semua tanpa terkecuali, tidak memandang perbedaan suku, agama, status sosial, politik dan sebagainya, dalam melayani birokrat tidak boleh ada kepentingan lain.”

“Apresiasi Pemerintah Kota Bogor kepada setara institut sebagai mitra pemerintah yang fokus pada penilaian indeks Kota Toleransi di Indonesia, dan kepercayaan kepada Kota Bogor sebagai salah satu tempat penyelenggaraan pelatihan tata kelola pemerintahan inklusif, diharapkan perwakilan peserta yang mengikuti kegiatan tata kelola pemerintahan inklusif dapat memanfaatkan kesempatan ini.”Tutup Bima.

Demikian Pers Release Kegiatan Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia kami sampaikan, jika ada yang dikonfirmasi silahkan hubungi kontak di bawah ini :

Yulia anita indrianingrum, S.H., M.Sc.  : +62 815 9014 492

-Media Pers Huk-HAM

Berita Terkait Dapat Anda Download Pada Laman Berikut :
https://docs.google.com/document/d/167nptgCcrN44YeZlmc8Imq3kYI1hVibU/edit?usp=sharing&ouid=104156609867694831708&rtpof=true&sd=true